Bupati Aceh Singkil Hadiri Forum Nasional Bahas Sinkronisasi Kebijakan Daerah

15 Januari 2026 I 20.30 WIB
Oleh: Sri Rahayu

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menghadiri Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026).(Foto: Zulkarnain Gaes)

NEWSTERKINIACEHSINGKIL.COM | Jakarta — Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menghadiri forum koordinasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna membahas penguatan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan.

Forum yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026), tersebut diikuti oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus memastikan kebijakan nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan daerah.

Dalam forum itu, pembahasan difokuskan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sinkronisasi kebijakan dinilai penting agar setiap program pemerintah dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati Safriadi Oyon menilai keikutsertaan pemerintah daerah dalam forum nasional menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan berbagai program dengan kondisi serta potensi yang dimiliki wilayah masing-masing.

Ia juga menegaskan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan membantu mempercepat implementasi berbagai program pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang di tingkat nasional dapat diterapkan secara lebih efektif di daerah.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Hasil pembahasan dalam pertemuan itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan penguatan kebijakan pembangunan di daerah.