Gubernur Aceh Sampaikan Kendala Pemulihan Pascabencana kepada Mendagri, Dorong Percepatan Rehabilitasi Infrastruktur dan Pertanian

BANDA ACEH — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi daerah terdampak banjir dan longsor dalam proses pemulihan pascabencana kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pemulihan Pascabencana yang dipimpin langsung oleh Mendagri di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem menjelaskan bahwa meskipun telah berjalan sekitar enam bulan pascabencana, masih terdapat sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian dan penanganan lanjutan, terutama bidang pertanian serta infrastruktur dasar masyarakat.

Menurutnya, beberapa lahan pertanian belum sepenuhnya dapat difungsikan kembali akibat kerusakan yang terjadi, termasuk jaringan irigasi, jalan, jembatan, hingga kondisi sungai yang membutuhkan normalisasi.

“Prioritas utama saat ini adalah pemulihan sawah yang belum dapat digunakan, perbaikan irigasi, pembangunan kembali jembatan dan jalan yang terdampak, serta normalisasi sungai untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali,” ujar Mualem.

Ia menegaskan, penanganan pascabencana membutuhkan dukungan dan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar fasilitas publik yang rusak dapat segera kembali dimanfaatkan masyarakat.

“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai dampak bencana dapat segera ditangani sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal,” katanya.

Selain membahas pemulihan pascabencana, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turut menyampaikan kondisi perekonomian daerah, khususnya terkait inflasi Aceh yang masih menjadi perhatian pemerintah pusat.

Ia berharap adanya dukungan bersama untuk menjaga stabilitas harga serta memperkuat perekonomian masyarakat. Wagub Aceh juga menyampaikan bahwa realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh telah mencapai sekitar 45 persen dan meminta pemerintah kabupaten/kota terus mempercepat penyerapan anggaran.

“Percepatan realisasi anggaran sangat penting, terlebih Aceh juga sedang memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi Satgas Nasional, sebagian besar wilayah terdampak bencana mulai menunjukkan pemulihan.

Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana, sebanyak 10 daerah disebut telah kembali menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, serta konektivitas wilayah secara normal.

Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk membantu pemulihan sektor pertanian, termasuk rehabilitasi sawah, jaringan irigasi, dan lahan terdampak bencana.

Mendagri menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung proses pemulihan Aceh, termasuk memperkuat dukungan terhadap keberlanjutan dana otonomi khusus.

Ia juga meminta agar anggaran yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota dari 18 daerah terdampak bencana, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

#PemerintahAceh
#PemulihanPascabencana
#AcehBangkit
#SinergiPemerintahPusatDanDaerah
#BanjirAceh
#RehabilitasiDanRekonstruksi
#PembangunanAceh
#AcehMaju
#MuzakirManaf
#Fadhlullah
#Mendagri
#TitoKarnavian